CAHYANINGSIH, SANTI (2022) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA TEGAL (Studi Kasus Pasar Sore diatas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tegalsari Kota Tegal). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
21301900153_fullpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tegal pelaksanaannya dengan dibuatkan perjanjian kontrak. Ketentuan hukum terhadap pelaksanaan pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang tepat dan adil dalam melakukan penyelenggaraan peralihan Hak pengelolaan Pemerintah Kota Tegal dengan calon pemegang HPL dengan memberikan sertifikat Hak Guna Bangunan. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian pembangunan Rumah dan Toko (RUKO) Pasar Sore yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Tegal sebagai pemegang Hak Pengelolaan dengan PT.Sinar Permai sebagai Investor awal mengikat yaitu pemegang Hak Guna Bangunan, dan untuk mengetahui dan menganalisa Pemberian Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Spesifikasi menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi: UUD RI 1945; UUPA; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Peraturan Menteri Dalam Negeri; serta data sekunder berisi buku-buku dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data yaitu analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemberian Hak Guna Bangunan dapat terjadi di atas Hak Pengelolaan karena adanya suatu perjanjian penggunaan tanah antara kedua belah pihak. Calon pemegang Hak Guna Bangunan dapat dibuat dengan akta notariil atau akta di bawah tangan yang dibuat dengan dasar kesepakatan antara pemegang Hak pengelolaan dengan calon pemegang HGB. Pemerintah Kota Tegal selaku pemegang otoritas induk tidak akan melakukan pemidahtanganan aset kepada pihak ketiga karena pada hakekatnya Hak Pengelolaan adalah tanah Negara yang tidak boleh di jual-belikan kepada siapapun. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Perjanjian
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 10 Jan 2023 03:28 |
Last Modified: | 10 Jan 2023 03:28 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26221 |
Actions (login required)
View Item |