DAROJAD, MUSLICHAN (2022) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG DIMOHONKAN OLEH SAKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PRAPER/2016/PN.SBY). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
20302000060_fullpdf.pdf Download (2MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB) |
Abstract
Praperadilan adalah suatu upaya hukum pendahuluan yang digunakan oleh pencari keadilan guna menjaga harkat, martabat serta untuk menghormati hak asasi manusia, selain hal tersebut praperadilan merupakan alat atau sarana kontrol bagi penyidik terhadap perkara yang sedang ditangani. Salah satu hal yang terpenting dalam praperadilan adalah adanya putusan berdasarkan fakta persidangan yang kesemuanya akan dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim dalam hal berkaitan dengan permohonan praperadilan merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan mengandung kepastian hukum. Adapun penulisan ini merumuskan 3 (tiga) hal, yaitu: bagaimana konstruksi praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan yang dimohonkan oleh saksi; apa dasar putusan hakim dalam membuat pertimbangan hukum terkait permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan; bagaimana seharusnya putusan praperadilan terhadap permohonan praperadilan yang dimohonkan seseorang yang berstatus sebagai saksi tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normative yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis kemudian akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum tentang permohonan praperadilan. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, studi dokumentasi, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori keadilan, teori keadilan menurut Pancasila, teori keadilan dalam perspektif islam, teori kepastian hukum, dan teori pertimbangan hakim. Adapun kontruksi praperadilan sebagai berikut bahwa para pihak berhak mengajukan permohonan praperadilan yang telah diatur dalam Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP serta Pasal 81 KUHAP. Objek praperadilan sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP. Bahwa dasar putusan pertimbangan hakim yang telah mengabulkan permohonan praperadilan ini telah diperluas sehingga pihak ketiga tidak hanya berkaitan dengan penyidikan atau penuntutan, dalam hal ini penetapan Tersangka bukan hanya Tersangka tetapi juga meliputi seseorang secara langsung mendapat pengaruh dari penetapan Tersangka tersebut. Sedangkan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penyelidikan dan penyidikan seharusnya juga ditolak, karena penyelidikan dan penyidikan bukan merupakan obyek praperadilan, obyek praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP. Setelah hal ini terjadi maka solusinya diperlukan suatu peningkatan pengetahuan tentang kemampuan hakim yang menangani permohonan praperadilan khusus tentang perkara tindak pidana korupsi guna menghindari multitafsir tentang praperadilan, perlu adanya pedoman khusus oleh Mahkamah Agung tentang perkara praperadilan tindak pidana korupsi, merevisi KUHAP khususnya yang mengatur tentang praperadilan. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Praperadilan, Saksi.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 10 Jan 2023 03:12 |
Last Modified: | 10 Jan 2023 03:12 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26212 |
Actions (login required)
View Item |