PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUBSIDI TERHADAP PENGEMBANG YANG DINYATAKAN PAILIT

DEWI, NURCAHYA SUKMA KUSUMA (2021) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH SUBSIDI TERHADAP PENGEMBANG YANG DINYATAKAN PAILIT. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21301900146_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB)

Abstract

Dasar pelaksanaan kebijakan subsidi pembangunan rumah sederhana adalah berupa peraturan Menteri No. 27 Tahun 2012 tentang Pengadaan dan Pemukiman dengan dukungan fasilitas Perumahan melalui KPR bersubsidi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli rumah subsidi terhadap pengembang yang dinyatakan pailit, mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pengikatan rumah subsidi dan solusinya dan mengetahui dan menganalisa contoh akta pengikatan jual beli rumah subsidi. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, yaitu peneliti tidak hanya menggunakan hukum positif tetapi juga mewawancarai Notaris. Data yang diperlukan meliputi data primer diambil dengan metode studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasar penelitian disimpulkan perlindungan hukum bagi pembeli rumah subsidi terhadap pengembang yang dinyatakan pailit yang dapat diberikan oleh UUPK dan KUHPerdata kepada pembeli rumah subsidi yang memiliki transaksi masih dalam tahap PPJB adalah PPJB yang dilakukan secara benar, tetap merupakan suatu perikatan atau konsensus antar dua pihak yang saling mengikat kedua belah pihak selayaknya Undang-undang, sehingga ketika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak akibat kondisi apapun, maka pelaksanaan dari penyelesaian dapat dipaksakan sesuai dengan kesepakatan dalam pengikatan tersebut sesuai dengan pasal 1459 KUHPerdata. Kelemahan perlindungan hukum pengikatan rumah subsidi adalah belum adanya pengaturan pelaksanaan secara baku mengenai perlindungan hukum yang akan diberikan kepada konsumen yang selalu menempatkan konsumen sebagai pihak yang lemah karena telah menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka dan ada yang telah memulai proses pembayaran KPR tanpa menerima unit rumah subsidi tersebut. Sedangkan solusi yang biasa dilakukan adalah konsumen menambah sejumlah uang untuk penyelesaian fasilitas umum misalnya jalan, secara mandiri yang belum diselesaikan oleh pengembang atau menerima sejumlah uang sebagai pengganti dari uang muka yang telah diserahkan tanpa menerima unit yang dijanjikan. Kata kunci: perlindungan hukum, rumah subsidi, pengembang, pailit

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 03:10
Last Modified:	10 Jan 2023 03:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26208

Actions (login required)

View Item