PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KOTA PEKALONGAN

MAHSON, MUHAMAD (2022) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS DAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KOTA PEKALONGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000056_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah ini diantaranya mengatur pengelolaan Limbah B3 Medis dan Limbah Cair, tidak terkecuali Rumah Sakit di Kota Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data primer berupa hasil observasi dan wawancara beserta data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikaji dan dianalisis mendalam sehingga pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administratif Rumah Sakit di Kota Pekalongan dijelaskan melalui teori-teori hukum khususnya teori penegakan dan efektifitas hukum. Penegakan hukum lingkungan administratif bersifat preventif (pengawasan) dan represif (penerapan sanksi administrasi). Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap pengelola limbah B3 Medis dan limbah cair Rumah Sakit. Sedangkan penerapan sanksi administrasi dapat berupa: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Permen LHK Nomor 2 tahun 2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa ;1) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Penegakan hukum administrasif dalam pengelolaan LB3 Medis dan Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekalongan dalam mewujudkan Sustainable Development di Kota Pekalongan adalah (a) perizinan; (b) Mekanisme pengawasan penataan; (c) Keberadaan pejabat pengawas yang memadai, dan (d) Penerapan sanksi administratif. 2) Belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan administratif sebab ditemui hambatan-hambatan, meliputi (a) Masih membutuhkan upaya adaptasi terhadap penormaan, (b) Lemahnya struktur kelembagaan pengawasan lingkungan hidup, (c) Perlunya peningkatan kompetensi SDM, (d) Keterbatasan anggaran, dan (e) Lemahnya partisipasi masyarakat. 3) Dalam Mewujudkan Sustainable Development seharusnya ada usaha untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya sesuai dengan road map strategi pembangunan Kota Pekalongan di bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup, meliputi : (a) Pemanfaatkan kesadaran masyarakat dan swasta dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair Rumah Sakit. (b) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan LB3 Medis dan limbah cair melalui kerja sama dengan pihak ketiga. (c) Mendorong Rumah Sakit meningkatkan cakupan pelayanan Limbah B3 Medis dan limbah Cair sesuai perkembangan teknologi. Dan (d) Mengoptimalkan komitmen pemerintah dalam pengawasan pengelolaan Limbah B3 Medis dan limbah Cair Rumah Sakit. Kata Kunci : Penegakan Hukum lingkungan Administratif, Rumah Sakit, dan Sustainable Development di Kota Pekalongan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 03:10
Last Modified:	10 Jan 2023 03:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26207

Actions (login required)

View Item