PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEMENANG LELANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERALIHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ( Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo)

KUSUMA, MARLIYANTI PRAJA (2022) PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEMENANG LELANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP PERALIHAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH ( Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21301900128_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa:1) Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang hak tanggungan dalam peralihan sertipikat hak atas tanah,2) kedudukan hukum peralihan sertipikat hak atas tanah bagi pemenang lelang dalam konstruksi kepastian hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Tipe penelitian tesis ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian ini memberikan gambaran secara rinci,sistematis dan menyeluruh di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pemindahan hak milik atas tanah hasil lelang menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analilis deskriptif kualitatif. Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang hak tanggungan dalam peralihan sertipikat hak atas tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya pasal 45 huruf e maka Kantor Pertanahan tidak bisa melakukan proses peralihan hak ke pemenang lelang dikarenakan tanah masih menjadi status quo di Pengadilan. Meskipun perolehan obyek lelang berupa obyek Hak Tanggungan sesuai prosedural dan dinyatakan sah secara hukum tetapi, untuk syarat administrasi di Kantor Pertanahan belum bisa dilaksanakan karena status quo.2) Kedudukan hukum peralihan sertipikat hak atas tanah bagi pemenang lelang Hak Tanggungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam konstruksi kepastian hukum yaitu Peralihan hak atas tanah secara yuridis hanya dapat dilakukan dengan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) untuk selanjutnya didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (“BPN”), hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 sebagai berikut : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Perlindungan Hukum,Pemenang Lelang,Peralihan Hak Atas Tanah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 02:18
Last Modified:	10 Jan 2023 02:18
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26138

Actions (login required)

View Item