PERAN JAKSA DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI JAMINAN KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET PADA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH. BKK PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

WIRATMOKO, ADI (2022) PERAN JAKSA DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI JAMINAN KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET PADA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH. BKK PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20302000002_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (0B)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam melakukan penyitaan barang bukti jaminan kredit kolektibilitas macet pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuagan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kab. Temanggung. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Jaksa penyidik apabila ada pihak ketiga (debitur kredit macet) yang akan melakukan pengembalian keuangan pada proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuagan pada PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Jaksa yang menjadi penyidik perkara penyalahgunaan keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat, kendala yang dihadapi dalam melakukan penyitaan terhadap asset negara,. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan dapat melakukan upaya paksa yaitu penyitaan terhadap jaminan kredit dalam kolektibilitas macet pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat. Penyidik dalam melakukan penyitaan sesuai dengan KUHAP. Dalam penyitaan terhadap barang bukti, terdapat kendala yaitu upaya penyitaan terbentur dengan Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Namun Jaksa penyidik berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat mempertimbangkan pihak ketiga yang beritikad baik untuk melakukan pelunasan pada saat proses penyidikan maupun penuntutan yang kemudian hasil pelunasnan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara. Kata Kunci : Penyitaan, Jaminan Kredit, Tindak Pidana, Korupsi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	10 Jan 2023 02:20
Last Modified:	10 Jan 2023 02:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26049

Actions (login required)

View Item