Hermawan, Hermawan (2022) PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH POLRESTA CIREBON. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
|
Text
20301800046_fullpdf.pdf Download (1MB) |
Abstract
Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang penyedia jasa prostitusi. Prostitusi sudah dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang ada diluar KUHP dan menjadi masalah yang sangat serius dalam hukum pidana karena berdampak pada masyarakat dan negara. Prostitusi via internet kini menjadi trend bisnis modern. Pengelola bisnis prostitusi ini memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengkaji dan menganalisis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik dan Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kota Cirebon dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi secara online, penyidik melakukan beberapa tahapan dalam, diantaranya melalui proses penyelidikan dengan cara penyamaran dan penjebakan terhadap pelaku. Dan Hambatan yang dialami pihak kepolisian Polresta Kota Cirebon di dalam proses penyidikan diantaranya dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menetapkan tersangka. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus tentang penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi online, sehingga penyidik melakukan penyidikan dengan cara undercover yang sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya keberagaman undang-undang yang mengatur tindak pidana prostitusi online, pelaku memalsukan identitas aslinya, dan sumber daya manusia yang kurang professional dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime). Dan Solusi Menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kata Kunci : Proses Penyidikan, Prostitusi Online, Tindak Pidana Prostitusi
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 09 Jan 2023 06:49 |
Last Modified: | 09 Jan 2023 06:49 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26018 |
Actions (login required)
View Item |