KAJIAN YURIDIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN HIBAH DI KABUPATEN KLATEN

NARUSI, ARDA NASFI (2022) KAJIAN YURIDIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN HIBAH DI KABUPATEN KLATEN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 21301800124_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)

Abstract

Pasal 959 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang dihibahkan kepada ahli waris atau para penerima wasiat, yang diwajibkan menyerahkannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah, kewajiban perpajakan terhadap peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah, dan kepastian hukum terhadap kewajiban perpajakan terhadap peralihan ha katas tanah berdasarkan hibah di Kabupaten Klaten. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, penelitian kepustakaan, dan studi dokumen. Pisau analisis penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori Negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena hibah harus dilakukan secara legal formal yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sebelum melaksanakan pendaftaran hibah, pemohon diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan bisa diawali dengan pemohon datang dengan membawa persyaratan lengkap ke Loket II. Kewajiban perpajakan terhadap peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah di Kabupaten Klaten berpacu pada UU BPHTB yang mengatur mengenai obyek pajak. Pasal 2 UU BPHTB yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dimana hibah masuk dalam obyek BPHTB. Kepastian hukum terhadap kewajiban perpajakan terhadap peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah di Kabupaten Klaten telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada UU No. 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kata Kunci: Kewajiban; Pajak; Hibah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jan 2023 07:19
Last Modified:	09 Jan 2023 07:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26012

Actions (login required)

View Item