PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI UNTUK TUJUAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Rokib, Muhamad Nur (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENILAI UNTUK TUJUAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301900456_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (850kB)

Abstract

Profesi penilai dalam melakukan tugasnya bersandar pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI). Dalam melakukan kegiatannya, penilaian dilakukan dengan memperhatikan Standar Penilaian Indonesia, Kode Etik Penilai Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan dan aturan hukum yang berhubungan dengan objek penilaian. Meskipun mempunyai peran penting dalam kegiatan penilaian untuk perbankan, perlindungan hukum bagi penilai publik belum tersedia payung hukum dalam bentuk undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk menguraikan dan menganalisis langkah-langkah penilai untuk tujuan lelang eksekusi hak tanggungan, faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap penilai untuk tujuan lelang eksekusi hak tanggungan, dan solusi perlindungan hukum terhadap penilai untuk tujuan lelang eksekusi hak tanggungan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, data yang digunakan data primer dan sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan: Pertama, Langkah-langkah penilai untuk tujuan lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan sesuai dengan tahapan penilaian yang sesuai dengan ketentuan jasa penilaian, diantaranya mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan, implementasi (melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data, menerapkan pendekatan penilaian), dan menyusun laporan penilaian. Kedua, perlindungan hukum mengenai profesi penilai belum diatur secara konkrit dalam undang-undang tertentu mengenai profesi penilai. Regulasi mengenai penilai publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228 /PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Adapun perlindungan hukum hanya dapat diberikan kepada penilai publik yang beritikad baik selama melaksanakan penilaian. Ketiga, solusi perlindungan hukum terhadap penilai untuk tujuan lelang eksekusi hak tanggungan adalah dengan mengusulkan kepada para pengambil kebijakan agar dapat merumuskan dan mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan bagi penilai untuk tujuan lelang eksekusi hak tanggungan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lelang, Hak Tanggungan, Penilai

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jan 2023 06:33
Last Modified:	09 Jan 2023 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25976

Actions (login required)

View Item