PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg)

SIDDIQ, HASAN (2022) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PTSL (PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP) DI KABUPATEN KENDAL (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301900378_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)

Abstract

Sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana khusus/ luar biasa, dari segi perbuatannya dan dampaknya berimbas bagi masyarakat luas. Korupsi pada saat ini pun telah menyasar tubuh berbagai birokrasi pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah yang bermula dari petty corruption hingga grand corruption. Korupsi dalam birokratik pemerintahan khususnya di tataran desa menjadi lahan subur bagi Kepala Desa untuk melakukan berbagai penyalahgunaan wewenang seperti halnya dalam hal administrasi di bidang pertanahan. Kabupaten Kendal menjadi salah satu contoh adanya korupsi birokratik dalam tatanan pemerintahan desa dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Banyutowo, Kecamatan Kendal yakni IS dalam hal administrasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun Anggaran 2018 dengan melakukan pungutan liar mulai dari Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbidang tanah. Dari kasus tindak pidana korupsi tersebut, muncul permasalahan: pertama, bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program PTSL di Banyutowo, Kabupaten Kendal? Kedua, bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Program PTSL di Banyutowo, Kabupaten Kendal dan solusinya? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, hasil data yang diperoleh langsung dari para lembaga penegak hukum di Kejaksaan Negeri Kendal yang mempunyai relasi dengan kasus tersebut sebagai bahan primernya, seperti wawancara dan keterangan langsung dari aparat penegak hukum, studi dokumen ,literatur seperti perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel sebagai bahan sekundernya, kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya. Secara keseluruhan, dapat diambil sebuah konklusi awal bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi PTSL di Kabupaten Kendal ini telah sesuai dengan kaidah atau aturan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penahanan hingga proses persidangan di pengadilan serta eksekusi. Namun, ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program PTSL di Banyutowo, Kabupaten Kendal. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut memunculkan konklusi akhir bahwa masih terdapat beberapa hambatan pada kegiatan PTSL di Kabupaten Kendal dalam bidang struktural, kultural dan instrumental. Dengan demikian dibutuhkan beberapa solusi untuk meminimalisir terjadinya kasus tindak pidana korupsi PTSL. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jan 2023 02:47
Last Modified:	09 Jan 2023 02:47
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25957

Actions (login required)

View Item