Nugroho, Ahmad Indra (2022) UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIPUTUS HAKIM DIBAWAH ANCAMAN MINIMAL (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 623/PID.SUS/2020/PN SMG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
30301900354_fullpdf.pdf Download (4MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB) |
Abstract
Salah satu kejahatan luar biasa di dunia ini yakni Tindak Pidana Narkotika sehingga di Indonesia diundangkan tersendiri secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini tentang upaya hukum Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang diputus Hakim dibawah ancaman minimal. Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang dimana penulis tinggal, terdapat putusan Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan ancaman minimal dari ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, satu diantaranya adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN.Smg atas nama AGUNG BUDIONO Bin (Alm) EDI HARYANTO. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian bahan hukum dengan cara menelaah teori, asas dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, data yang digunakan data primer dan sekunder sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN.Smg menunjukkan Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Banding, tetapi hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, maka jaksa melakukan Upaya Hukum Kasasi, namun permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan hakim terhadap sanksi pidana di bawah ancaman minimal sudah menyimpangi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak dapat memberi kepastian hukum yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan hukum yakni rasa nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Mahkamah Agung dapat diterima, karena dalam perkara pidana harus berdasarkan keyakinan hakim. Disamping fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan, serta hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan. Kata Kunci: Upaya Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Ancaman minimal, Narkotika.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 09 Jan 2023 02:34 |
Last Modified: | 09 Jan 2023 02:34 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25947 |
Actions (login required)
View Item |