KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Hilmi, Muhammad Faiz (2022) KAJIAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text 30301800253_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)

Abstract

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung sesuai amanat yuridis pada pasal 22E ayat (1) UUD 1945, atas dasar tersebut pemilu harus dilaksanakan dengan seadil adilnya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta aturan yang ada pada UUD 1945. Pemilu dari rakyat untuk rakyat merupakan suatu bukti kemajuan dari sistem demokrasi, artinya penjelmaan kedaulatan terbesar ada ditangan rakyat terlaksanakan. Penetapan ketentuan pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi polemik dimasyarakat, pasalnya partai politik harus memenuhi persyaratan ambang batas keterpilihan suara di DPR 20% dan 25% secara nasional, tentu hal ini berdampak pada sistem pemilu dan partai baru. Secara, ketentuan a quo menyingkirkan hak equal opportunity (kesempatan yang sama) terhadap partai politik peserta pemilu. Berdasarkan penjabaran diatas penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana sistem pengaturan presidential theroshold dalam pemilihan umum presiden dan waikil presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan apakah pengaturan sistem Presidential Threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mencermintakan sistem politik di Indonesia sesuai dengan UUD 1945 ?. Metode yang digunakan pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan beberapa kajian pustaka berdasarkan pada bahan hukum primer dan skunder, dimana didalamnya terdapat unsur kajian serta putusan perundang-undangan dan bahan hukum lainya yang mendukung penelitian. Hasil analisis penulis ialah regulasi presidential threshold yang tinggi bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi undang-undang dasar 1945 serta pandangan hidup pancasila, tingginya ambang batas hanya akan memunculkan dua kandidat saja. Pindahnya partai oposisi menjadi petahana setelah pilpres menjadikan demokrasi memburuk. Banyaknya pengujian materi Undang-undang a quo ke mahkamah konstitusi membuktikan bahwa peraturan tersebut bermasalah. Namun disisi lain pemerintah beserta koalisi partai pemerintah bersikeras mempertahankan ambang batas tersebut dengan alasan tidak ada satupun putusan MK yang melarangnya. Kata Kunci : Nilai-Nilai, Presidential Threshold, Pilpres

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	09 Jan 2023 02:28
Last Modified:	09 Jan 2023 02:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25940

Actions (login required)

View Item