PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg)

Burhanuddin, Mohammad Dyan Aulia (2022) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 (Studi Kasus Nomor : 181/Pid.Sus/2022/PN Smg). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301900218_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (40kB)

Abstract

Peningkatan peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalsm suatu jaringan kejahatan internasional. Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkoba diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif. Dalam hal ini pemerintah sudah mengatur di dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam negara hukum mempunyai suatu tujuan yang utama yaitu adalah menegakan kebenaran yang seadil-adilnya dan tujuan utama dari peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, sehingga akan diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hakim menerapkan pandangan Bukti formil dan keyakinan Hakim tersebut merupakan 2 unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pertimbangan Hakim menerapkan mengenai dasar pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam vonis pidana bagi terdakwa, Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika juga dilakukan oleh pemerintah selain dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai upaya preventif bagi pemberantasan tindak pidana narkotika. Pemerintah juga mengadakan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum misalnya dalam lingkup pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh hakim di persidangan dalam memberikan vonis bagi pelaku tindak pidana narkotika sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan pidana ataupun rehabilitasi bagi pecandu yang dapat membuat jera si pelaku sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kata Kunci : Narkotika, Hakim, Pemidanaan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	06 Jan 2023 07:42
Last Modified:	06 Jan 2023 07:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25905

Actions (login required)

View Item