PEMBALAKAN LIAR HUTAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 116/PID.B/LH/2021/PN SMG)

Rasendriya, Janitra (2022) PEMBALAKAN LIAR HUTAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 116/PID.B/LH/2021/PN SMG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301900177_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)

Abstract

Masalah kerusakan hutan sebagai akibat salah satunya eksploitasi penebangan hutan oleh Hak Pengusaha Hutan yang tidak terkendali serta kegiatan Pembalakan Liar hutan. Kegiatan tersebut dan peredarannya dapat dipastikan secara illegal, baik yang dilakukan oleh pemegang Hak Pengusaha Hutan maupun penebang– penebang liar mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara, mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana Pembalakan Liar hutan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Smg dan mengetahui hambatan-hambatan dalam Pembalakan Liar hutan yang menimbulkan kerugian negara beserta solusinya. Metode pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif pendekatan penelitian hukum normatif yaitu proses meneliti suatu aturan hukum yang berkaitan dengan suatu kejadian hukum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutus Tindak Pidana Pembalakan Liar hutan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penghambat dalam perkara Pembalakan Liar hutan ada pada proses penyidikan dalam pencarian pelaku Pembalakan Liar hutan yang membutuhkan waktu lama dan kurangnya fasilitas sarana dan prasana. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terkhususnya penyidik dalam mengatasi hambatan Daftar Pencarian Orang dengan melakukan pendekatan kepada pelaku yang disangkakan atau masyarakat sekitar dan melakukan pembinaan masyarakat. Serta upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya fasilitas sarana dan prasana dengan menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum. Kata Kunci: Pembalakan Liar, Hutan, Putusan Hakim.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	06 Jan 2023 07:40
Last Modified:	06 Jan 2023 07:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25898

Actions (login required)

View Item