ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

Dharmaputra, Rio Perdana (2022) ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 Studi Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
30301800329_fullpdf.pdf

Download (2MB)
[img] Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (132kB)

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia membawa dampak ekonomi bagi semua kalangan dan bagi semua negara. Demi menjaga meningkatnya angka kemiskinan di dunia, pemerintah memberikan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang ter-dampak perekonomiannya. Namun, dana bantuan sosial yang tujuannya untuk menstabilisasikan perekonomian dunia, sering rentan di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Berbagai probelamatika terjadi dalam penyaluran dana bantuan sosial, mulai dari penyaluran bansos tidak tepat sasaran, pengurangan nominal bansos, korupsi, fee yang harus diberikan dalam menerima bansos, hingga tak tersampaikannya bansos tersebut kepada masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena faktor krisis integritas moral yang ada pada sebagian masyarakat Indonesia, walaupun sudah ditanamkan sejak dini tentang bahaya korupsi tetapi tidak jarang itu hanya formalitas semata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau meneliti data sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di era pandemi dalam studi putusan nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pelaku dihukum selama 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000 sesuai dengan Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP Kata Kunci : Korupsi, Bantuan Sosial, Pandemi, Covid-19

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited: 06 Jan 2023 01:33
Last Modified: 06 Jan 2023 01:33
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25767

Actions (login required)

View Item View Item