REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PIHAK LEASING DALAM MEMPEKERJAKAN DEBT COLLECTOR UNTUK MENYELESAIKAN HUTANG YANG BERBASIS KEADILAN

Kurniawan, Yimmy (2021) REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PIHAK LEASING DALAM MEMPEKERJAKAN DEBT COLLECTOR UNTUK MENYELESAIKAN HUTANG YANG BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000120_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang lessee lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi. Hal inilah yang disebut keadaan wanprestasi. Penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) dalam penagihan hutang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugasnya. Keberadaan debt collector berkembang tidak hanya dalam lingkungan perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah leasing. Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk menganalisis kontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pihak leasing dalam mempekerjakan debt collector dalam menyelesaikan hutang yang belum berkeadilan. 2) Untuk menganalisa kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi pihak leasing dalam mempekerjakan debt collector dalam menyelesaikan hutang. 3) Untuk menganalisa rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pihak leasing dalam mempekerjakan debt collector dalam menyelesaikan hutang yang berbasis keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitiannya adalah : 1) Kontruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pihak leasing dalam mempekerjakan debt collector dalam menyelesaikan hutang belum berkeadilan adalah perilaku debt collector saat ini masih menjadi masalah yang serius yang belum ada penanganannya. Di satu sisi, konsumen merasa terganggu dengan ulah penagih utang tersebut, di sisi lain debt collector sebagai utusan perusahaan pembiayaan bertanggung jawab atas tunggakan- tunggakan hutang yang bisa merugikan bank. Beberapa tindakan debt collector bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. 2) Kelemahan substansi yang dihadapi yaitu undang-undang jaminan fidusia maupun peraturan pelaksananya tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi pihak leasing dalam mempekerjakan debt collector, kelemahan dalam struktur hukum adalah perlunya konsistensi aparat penegak hukum, bahwa sudah jelas bahwa penyitaan atas jaminan fidusia pada debitur hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Kelemahan yang termasuk dalam kultur hukum adalah masyarakat kurang paham mengenai jaminan fidusia, sehingga sering kali mereka menyepelekan ketika mereka melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran tiap bulan. 3) Rekonstruksi nilai keadilan adalah dengan diperlukan korporasi sebagai subyek hukum, sedangkan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi pihak leasing dalam mempekerjakan debt collector dalam menyelesaikan hutang yang berbasis keadilan adalah merubah Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2. Kata Kunci : Rekonstruksi, Leasing, Korporasi, Debt Collector.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	28 Jul 2022 02:03
Last Modified:	28 Jul 2022 02:03
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25058

Actions (login required)

View Item