REKONTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GUNA MEMBERI NILAI TAMBAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN

Hidayat, Samsul (2021) REKONTRUKSI REGULASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA GUNA MEMBERI NILAI TAMBAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10302000115_fullpdf.pdf Download (3MB)

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam tidak terlepas dari adanya pengaruh dari politik hukum. Maka politik hukum dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang ingin dicapai dalam pengelolaan sumber daya alam untuk terwujudnya lingkungan yang lestari dan terhindarnya kerusakan lingkungan akibat salah. Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berdampak memberikan perlindungan, di lain sisi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode yuridis empiris dalam penelitian ini meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai rekontruksi politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai keadilan. Hasil penelitian ini adalah (1) Rekontruksi pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan mineral dan batubara belum berkeadilan karena pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara itu sendiri. Dapat disebutkan disini terkait dengan: pengaturan tentang penggunaan lahan, pengaturan terkait kepemilikan saham asing, pengaturan penetapan wilayah pertambangan rakyat juga menjadi problem besar, pengaturan yang mewajiban kegiatan reklamasi dan pasca tambang bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan penambangan di Indonesia, pengaturan kewajiban nilai tambah bagi perusahaan yang akan menjual hasil penambangannya. (2) Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan mineral dan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional diantaranya terkait kelembagaan dan aparatur, pelayanan hukum dan kelemahan dalam hal budaya hukum, yang masih belum menjadi pola terstruktur dalam pembuatan berbagai kebijakan maupun penerbitan perizinan adalah keikutsertaan masyarakat. (3) Rekontruksi politik hukum pengelolaan sumber daya alam pada sektor pertambangan mineral dan batubara guna memberi nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai keadilan yaitu bahwa Undang-Undang Minerba telah memerintahkan agar Ketentuan Pasal 102, Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 104 ayat (1) agar tetap melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dengan kacamata kepastian hukum yang adil, maka ketentuan tersebut ditujukan pada hak rakyat untuk mendapatkan kemakmuran atau kesejahteraan dari kekayaan alam bangsa ini dan bagi pembentuk undang-undang pun, dapat memprediksi pendapatan negara yang diterima dengan ketentuan yang dibuat pada saat itu. Kata Kunci: Rekontruksi, Politik Hukum, Sumber Daya Alam, Batubara, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	28 Jul 2022 02:01
Last Modified:	28 Jul 2022 02:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25055

Actions (login required)

View Item