MUNIFAH, MUNIFAH (2021) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS NILAI-NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
10302000438_fulltextpdf.pdf Download (1MB) |
|
Text
publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Sejarah kekerasan terhadap perempuan adalah suatu manifestasi dari adanya perbedaan kekuasaan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan adanya penguasaan dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki, dikarenakan masih banyak orang yang beranggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan tindakan pelanggaran HAM. Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan permintaan agar negara bertindak. Ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah KDRT karena adanya ideologi gender dan budaya patriarkhi. Akibat budaya patriarkhi tersebut berpengaruh juga terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang perkawinan yang membedakan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Berdasarkan kelemahan Undang-undang perkawinan dan KUHP maka diperlukan aturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Upaya tersebut telah diwujudkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini kemudian menganalisa upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT serta merekonstruksi Undang-undang perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindakan KDRT berbasis nilai-nilai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum socio-legal research dengan menggunakan pendekatan perUndang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama di Klaten dan Sukoharjo tentang kasus KDRT berupa kejadian cerai talak dan cerai gugat disebabkan oleh persoalan penelantaran keluarga, dengan demikian Undang-undang PKDRT belum dapat dirasakan manfaatnya. Penelitian di negara lain menunjukkan perhatian yang cukup tinggi terhadap korban KDRT dengan adanya perlindungan terhadap korban. Kelemahan Undang-undang PKDRT yang belum sepenuhnya berpihak kepada korban KDRT, khususnya perempuan, perlu direkonstruksi dengan penambahan pasal tentang pemberian ganti rugi yang berupa kompensasi atau restitusi terhadap korban KDRT. Penulis menyimpulkan bahwa kompensasi dan restitusi tersebut merupakan implementasi nilai-nilai kemashlahatan dan keadilan Islam sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, KDRT, dan Keadilan
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 1 UNISSULA |
Date Deposited: | 01 Aug 2022 02:02 |
Last Modified: | 01 Aug 2022 02:02 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25051 |
Actions (login required)
View Item |