REKONSTRUKSI REGULASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Hermon, Hermon (2021) REKONSTRUKSI REGULASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000264_fulltextpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini didasari atas tidak adanya payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur TJSLP dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 menetapkan bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan TJSLP karena secara jelas sudah disebutkan bahwa pengaturan TJSLP diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah tidak dapat "memaksakan" pelaksanaan TJSLP kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerahnya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi sebuah kerugian besar bagi Pemerintahan Daerah dan masyarakat sekitarnya, karena TJSLP tidak lagi dianggap sebagai kewajiban tapi hanya dilakukan secara suka rela, terlebih lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak mengatur sanksi jika perusahaan melalaikan pelaksanaan TJSLP. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian doktrinal melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan politis. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan, studi dokumen dan inventarisasi terhadap data sekunder termasuk di dalamnya bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui TJSLP, Pemerintah Daerah harus memiliki peran dalam pelaksanaannya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang TJSLP, hal ini didasarkan atas asas desentralisasi bahwa Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerahnya sendiri sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demi memberikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah membetuk Peraturan Daerah tentang TJSLP, maka harus merekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dari pasal tersebut. Kata kunci : Rekonstruksi regulasi, payung hukum, TJSLP, kesejahteraan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	01 Aug 2022 02:05
Last Modified:	01 Aug 2022 02:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25041

Actions (login required)

View Item