REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BERBASIS NILAI KEADILAN

TUMBIO, REFLI SINUS (2021) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI WILAYAH LAUT DAN PANTAI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000255_fulltextpdf.pdf Download (4MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Indonesia menganut konsep multy agency single task dalam penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. Hal tersebut terlihat dari keberadaan 13 (tiga belas) lembaga negara yang memiliki kewenangan penegakan hukum di wilayah laut dan pantai sebagai akibat didelegasikannya 17 (tujuh belas) undang-undang yang berkaitan dengan wilayah kemaritiman. Banyaknya kementerian/lembaga negara yang terlibat dalam penegakan hukum membuat pelaksanaan penegakan hukum tidak efektif dikarenakan maraknya tumpang tindih kewenangan perihal institusi manakah yang berwenang untuk menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran di wilayah laut dan pantai Indonesia. Selain itu, persoalan banyaknya lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum di wilayah laut dan pantai menimbulkan efek domino berupa kurangnya alokasi anggaran penegakan hukum, kurangnya jumlah dan kualitas aparat penyidik, dan kurangnya dukungan sarana dan prasarana. Penelitian ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yang meliputi: Pertama, Regulasi Penegakan Hukum Pidana di wilayah laut dan pantai di Indonesia. Kedua, Kelemahan Regulasi kewenangan Hukum Pidana di wilayah laut dan pantai. Ketiga, Rekonstruksi Rekonstruksi Regulasi Hukum Pidana di wilayah laut dan pantai di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai otoritas penegakan hukum di wilayah laut dan pantai, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan informasi daring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa norma pemberian tugas, fungsi, dan wewenang kementerian/lembaga negara yang saling tumpang tindih dalam penegakan hukum pidana di wilayah laut dan pantai sebagai akibat dari kelemahan substansi hukum. Pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh kelemahan teknis seperti tingginya ego sektoral masing-masing lembaga yang berwenang sehingga sulit terjalin komunikasi dan koordinasi penegakan hukum di wilayah laut dan pantai. prasarana menjadi alasan tidak efektifnya penegakan hukum pi di wilayah laut dan pantai. Adapun rekonstruksi yang ditawarkan dilakukan dengan rekonstruksi norma Pasal 61 UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Kata Kunci: penegak hukum, laut dan pantai, kewenanga

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	01 Aug 2022 01:59
Last Modified:	01 Aug 2022 01:59
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25040

Actions (login required)

View Item