REKONSTRUKSI SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Mursito, Mursito (2021) REKONSTRUKSI SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS BNN DAN POLRI DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 10302000110_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (9MB)

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk Menganalisis dan Menemukan pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika. Menganalisis dan Menemukan Kelemahan-kelemahan PengaturanSinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika, Menganalisis dan Menemukan Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan.Penelitian ini penulis menyampaikan gagasan permasalahan: 1).Benarkah Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia belum berkeadilan? 2). Bagaimana Kelemahan-kelemahan PengaturanSinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika di Indonesia? 3). Bagaimana Rekonstruksi Hukum Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI dalam Perkara Narkotika berbasis Nilai Keadilan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme. Hasil penelitian 1). Bahwa pengaturan sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI tidak terdapat dalam peraturan namun tupoksi melalui UU Narkotika. kewenangan yang begitu luas yang diberikan dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah antar negara baik regional, dan internasional. Posisi yang sejajar ini diperlukan batasan dan pembeda sehingga tupoksi yang tidak tumpang tindih dan mengutamakan sinergi antara BNN dan POLRI. 2). Kelemahan-kelemahan Pengaturan Sinergitas Pelaksanaan Tugas BNN dan POLRI yaitu belum diaturnya dalam ranah Undang Undang Maupun Peraturan perundang-undangan lainnya. Namun minimal dalam pasal 70 c dan pasala 84 pengaturan kewenangan BNN dan POLRI sudah diatur namun diperlukannya faktor Komunikasi, Perekrutan Penyidik yang tepat, dan aturan yang tidak tumpang tindih. 3). Rekonstruksi UU Noomor 35 Tahun 2009 Pasal 70c ; Dengan menambahakan kata “Saling” Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan.“Serta bersinergi dalam setiap kegiatan terkait keduanya”. 2). Pasal 84 ; Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidikKepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secaratertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya, “Dan melaksanakan sinergitas kerja oleh keduanya”. Dengan menambahkan kata sinergi di maknai bahwa ada upaya yang mengikat terjadinya kerjasama yang baik yang berupa MOU antara BNN dan Kepolisian. Kata Kunci: Rekonstruksi, Sinergitas, Pelaksanaan Tugas BNN Dan POLRI, Narkotika, Nilai Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jul 2022 01:48
Last Modified:	27 Jul 2022 01:48
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25024

Actions (login required)

View Item