DISFUNGSI PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG NOMOR : 72/PIDSUS-TPK/2019/PN Smg dan NOMOR 73/PIDSUS-TPK/2019/PN Smg. )

RAHADINI, EDI (2021) DISFUNGSI PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG MENYEBABKAN KERUGIAN NEGARA DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG NOMOR : 72/PIDSUS-TPK/2019/PN Smg dan NOMOR 73/PIDSUS-TPK/2019/PN Smg. ). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 21301900118_fulltextpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)

Abstract

Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Sedangkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pengajuan perjanjian kredit serta untuk mengetahui dan menganalisis jaminan sertifikat tanah serta peran Notaris dalam membuat akta perjanjian dengan jaminan sertifikat tanah yang berkepastian hukum. Metode penelitian yang dipergunakan berupa penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) dengan penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis dan sumber data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa cara pengajuan perjanjiann kredit adalah Slip gaji, Surat Keputusan (SK) Pengangkatan pegawai, Surat rekomendasi dari atasan, Surat pernyataan kesanggupan memotong gaji, Membuat NPWP, dan Membuka rekening tabungan di Bank yang bersangkutan. Selain itu, Peran Notaris dalam membuat Akta Perjanjian, sangatlah penting. Mengingat meskipun Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan suatu perjanjian harus dibuat dihadapan notaris, namun adanya pembuatan perjanjian melalui notaris yang memunculkan akta otentik lebih menyebabkan adanya perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena dengan dibuatnya perjanjian kredit di bawah tangan, mengakibatkan jaminan atas perjanjian kredit bagi debitur yang wanprestasi atau cidera janji tidak bisa dieksekusi jaminannya, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Kata kunci : Notaris, kredit macet, keuangan negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jul 2022 01:47
Last Modified:	27 Jul 2022 01:47
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25009

Actions (login required)

View Item