PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA NOTARIS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Alfani, Safri Sendi (2021) PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA NOTARIS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text 21301900078_fulltextpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Majelis Pengawas Daerah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 2) Hambatan dan solusi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik. Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1). Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yaitu didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17. Beberapa upaya yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Lampung Tengah dalam memaksimalkan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di wilayahnya yaitu: dengan pembinaan dilakukan dalam bentuk workshop dan sosialisasi rutin. Serta menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif. 2). Hambatan MPD Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yaitu: komposisi keanggotaan Majelis Pengawas yang masih kurang, kurangnya biaya operasional, Notaris kurang bisa me-manage waktu, Notaris yang lalai dalam mengumpulkan laporan bulanan Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan ini adalah dengan menambah jumlah keanggotaan MPD agar pemerintah memberikan anggaran dana khusus, sebaiknya Notaris membuat jadwal untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, dan bagi Notaris yang mudah lalai dengan segala sesuatu hal, maka sebaiknya Notaris membuat perincian khusus untuk dirinya sendiri yang berisi jadwal pengumpulan laporan bulanan, sebaiknya jadwal ini diletakkan di tempat yang selalu dijangkau oleh Notaris. Kata Kunci: Pengawasan dan Pembinaan, MPD, Notaris

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jul 2022 01:46
Last Modified:	27 Jul 2022 01:46
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25008

Actions (login required)

View Item