KEBIJAKAN PANITIA PENGADAAN TANAH DALAM PENETAPAN VALIDASI BIDANG TANAH ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PEMALANG-BATANG DI DESA CEPAGAN KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

MIZAN, MUHAMMAD LAZUARDI AZRA (2021) KEBIJAKAN PANITIA PENGADAAN TANAH DALAM PENETAPAN VALIDASI BIDANG TANAH ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PEMALANG-BATANG DI DESA CEPAGAN KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 21301800184_fulltextpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)

Abstract

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas mengeluarkan seperangkat aturan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan undang-undang ini di rasa belum mampu melaksanakan tugas pembangunan jalan tol dengan segala permasalahan. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana regulasi kebijakan panitia pengadaan tanah dalam penetapan validasi bidang tanah pada pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang? 2) Bagaimana implementasi kebijakan panitia pengadaan tanah dalam penetapan validasi bidang tanah pada pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang regulasi dan implementasi kebijakan panitia pengadaan tanah dalam penetapan validasi bidang tanah pada pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Regulasi kebijakan panitia pengadaan tanah dalam penetapan validasi bidang tanah pada pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan juga melalui 8 (delapan) tahapan kegiatan pengadaan tanah. 2) Implementasi kebijakan panitia pengadaan tanah dalam penetapan validasi bidang tanah pada pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang adalah sudah baik, dari 2.214 bidang tanah yang dibutuhkan hanya ada 3 bidang tanah saja yang terjadi sengketa, hal tersebut terjadi karena adanya perselisihan luasan yang disebabkan karena kesalahan penentuan titik koordinat antara pemilik bidang lahan dengan panitia pengadaan tanah. Penyelesaiannya adalah dengan musyawaran serta melakukan pengukuran ulang berdasarkan titik koordinat yang dimiliki oleh pemilik bidang lahan. 3) Tinjauan hukum Islam tentang regulasi dan implementasi kebijakan panitia pengadaan tanah dalam penetapan validasi bidang tanah pada pembangunan jalan tol ruas Pemalang-Batang di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang adalah sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena panitia pengadaan tanah sudah melakukan musyawarah atau perundingan dengan pemilik bidang tanah, sehingga meminimalisir kerugian yang dihadapi oleh pemilik bidang tanah. Prinsip musyawarah tersebut sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah Asy-Syura ayat 38, surah Al-Baqarah ayat 233 dan surah Ali Imran ayat 159. Kata Kunci: Kebijakan, Panitia Pengadaan Tanah, Regulasi dan Implementasi, Pembangunan Jalan Tol

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	29 Jul 2022 01:28
Last Modified:	29 Jul 2022 01:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24996

Actions (login required)

View Item