PERAN KPH PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (STUDI KASUS DI KPH PATI JAWA TENGAH)

Shoviyanto, Shoviyanto (2021) PERAN KPH PATI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR (STUDI KASUS DI KPH PATI JAWA TENGAH). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20301900186_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB)

Abstract

Dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimanakah kebijakan KPH Pati dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar? Bagaimanakah kendala-kendala KPH Pati jawa tengah dalam penanggulangan tindak pidana penebangan liar? Bagaimanakah solusi KPH pati terhadap kendala-kendala penanggulangan penebangan liar Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan KPH Pati jawa tenga. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana penebangan liar meningkat dari tahun ke tahun disebabkan permintaan pasar terhadap kayu sangat tinggi, jumlah Polisi Kehutanan tidak sebanding dengan luas hutan, ekonomi penduduk rendah dan banyaknya pengangguran, pendidikan penduduk rendah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penebangan liar di wilayah KPH Pati jawa tengah dilakukan dengan 2 (dua) sarana, yaitu sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal terdiri dari 2 (dua) pola, yaitu pola preemtif dan pola preventif. Sarana penal menggunakan pola represif. Hambatan yang dihadapi KPH Randublatung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar terdiri dari hambatan hambatan eksternal. Solusi hambatan hambatan KPH Pati jawa tengah melekukan penyuluhan kependuduk sekitar, melakukan patrol, pemasangan plang dilarang menebang pohon secara illegal. Kata kunci : peran, penegak hukum, KPH, Tindak Pidana, Penebangan liar

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jul 2022 01:40
Last Modified:	27 Jul 2022 01:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24978

Actions (login required)

View Item