PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BATANG

Ristikowati, Mei (2021) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BATANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)
	Text 20301900156_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentan Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis: Pertama Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Kedua Pertimbangan hakim dalam Penerapakan Sanksi pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Batang. Metode Penelitian yang digunakan melalui Pendekatan Yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini dalam artikel deskriptif analisis, data primer dielabirasi sedemikian sehingga masalah penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana narkotika menjadi jelas dalam penjelasan dengan teori pemidanaan serta teori Pembuktian. Berdasarkan hasil penelitian penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,bermula dari Dakwaan Penuntut umum, yang mendakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 (1) dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dasar pemeriksaan dipengadilan adalah Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan terhadap surat dakwaan tersebut, guna membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal yang didakwakan penuntut umum, apakah benar uraian perbuatan Terdakwa, yang akan dilakukan pembuktian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, majelis hakim dalam pemeriksaannya menggunakan teori pembuktian dan pemidanaan, dimana dalam perkara Aquo majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 (1) dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada surat dakwaan penuntut umum, kemudian memeriksa keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat sehingga akan diperoleh fakta-fakta persidangan serta akan diperoleh alat-alat bukti yang saling bersesuaian dan saling menguatkan. Dakwaan Penuntut umum dalam perkara Narkotika selalu menerapkan bentuk dakwaan Subsidaritas, walaupun kenyataannya dalam pembuktian berbeda, pada prinsipnya dalam perkara Narkotika tersebut diatas Terdakwa menggunakan Narkotika terlebih dahulu, oleh sebab itu dalam pemeriksaan di Pengadilan majelis Hakim harus lebih cermat dan teliti, supaya dalam menjatuhkan sanksi pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak sie korban sebgai pemenuhan rasa keadilan. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku Tindak pidana Narkotika

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	28 Jul 2022 02:07
Last Modified:	28 Jul 2022 02:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24966

Actions (login required)

View Item