ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PELAYARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM TOL LAUT YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sengadji, Karolus Geleuk (2021) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PELAYARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM TOL LAUT YANG EFEKTIF DAN EFISIEN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20301900150_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (64kB)

Abstract

Sesuai pasal 25 a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara kepulauan sangat membutuhkan transportasi laut untuk meningkatkan konektivitas, mendistribusikan logistik dan mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam program tol laut. Penegakan hukum di bidang pelayaran saat ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut berdasarkan Undang-undang no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Perairan dan Udara berdasarkan Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) berdasarkan Undang-undang no. 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Direktorat Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang no. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) berdasarkan Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang kewenangannya tumpang tindih sehingga menghambat angkutan di perairan / program tol laut. Tujuan dari penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penegakan hukum sebagai penghambat dalam kegiatan pelayaran/ program tol laut. (ii) untuk mengetahui dan menganalisis sistem penegakan hukum yang efektif dn efisien untuk mendukung program tol laut menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Metode penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, untuk menganalisis peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, sesuai teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang pelayaran sebagai penghambat kelancaran angkutan di perairan disebabkan oleh banyaknya lembaga penegakan hukum yang mempunyai kewenangan tumpang tindih, menghentikan dan memeriksa kapal di tengah laut, sehingga mengganggu jadwal operasi kapal dan menimbulkan kerugian para pengusaha pelayaran. Solusi terbaik dalam penegakan hukum dibidang pelayaran adalah adanya sistem keamanan terpadu dibawah satu komando / lembaga agar efektif dari segi operasional dan efisien dari segi biaya untuk mendukung kegiatan di bidang pelayaran / program tol laut menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kata Kunci: Pelayaran, Tol Laut, Lembaga penegak hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	01 Aug 2022 01:20
Last Modified:	01 Aug 2022 01:20
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24964

Actions (login required)

View Item