ANALISA PERAN PENUNTUT UMUM DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru)

Hendrasta, Erlia (2021) ANALISA PERAN PENUNTUT UMUM DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kotabaru). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text 20301900129_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan dan peranan Hakim dalam Penegakan tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengetahui factor penghambat penegakan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis.. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Peran Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Penegakan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan telah terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana informasi dan Transaksi Elektronik yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatannya serta adanya perbendaan pandangan dalam memaknai Pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk dalam delik formil atau delik materiil. Perbedaan pandangan yang terjadi mengakibatkan kurang optimalnya penegakan hokum terkait tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya yang akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yaitu dengan mengajukan upaya hukum pemeriksaan Tingkat Kasasi berdasarkan Pasal 253 KUHAP. Dengan adanya perbedaan pandangan dalam memahami ketentuan delik formil dan delik materiil terhadap Pasal – Pasal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hendaknya disikapi Pemerintah selaku pembuat Undang – Undang untuk merevisi atau membuat pedoman pelaksanaan peraturan perundang – undangan terkait agar aparat penegak hokum dalam melakukan upaya penegakan hokum terhadap tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam sejalan dan optimal. Kata Kunci : Peran, Jaksa, Penuntut Umum, Hakim Tindak Pidana, ITE.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jul 2022 01:39
Last Modified:	27 Jul 2022 01:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24951

Actions (login required)

View Item