ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018

Afandi, Muhammad (2021) ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20301900068_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB)

Abstract

Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai Pelakasanaan Manajemen dan bentuk perlindungan hukum terhadap Pelaksanaan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Dalam hal ini diterbitkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang di dalamnya mengatur mengenai manajemen berbasis sistem merit. PPPK ini tidak serta merta dapat secara otomatis diangkat menjadi Calon PNS karena untuk itu PPPK harus mengikuti semua proses seleksi Calon PNS seperti pada umumnya seleksi dilakukan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Pelakasanaan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan bentuk perlindungan hukum terhadap Pelaksanaan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) . Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengangkatan PPPK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Pada pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan: Perencanaan, Pengumuman lowongan, Pelamaran, Seleksi; Pengumuman hasil seleksi dan Pengangkatan menjadi PPPK dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, lebih memberi perlindungan hukum terhadap PPPK yang statusnya merupakan pegawai tidak tetap karena jangka waktu kerjanya tertentu atau dahulu dikenal dengan istilah pegawai non PNS/honorer/tidak tetap jika dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999. Kata Kunci : Manajemen, Pegawai Pemerintah, dan Perjanjian Kerja

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jul 2022 01:52
Last Modified:	22 Jul 2022 01:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24923

Actions (login required)

View Item