TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DESA (Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Rohman, Mujibur (2021) TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DESA (Studi di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 20301700087_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB)

Abstract

Peningkatan kemampuan masyarakat Desa dengan penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Desa dapat mendorong terwujudnya otonomi desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Penelitian akan mengkaji mengenai Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa. Pertanyaan melalui penelitian ini (1) Bagaimana Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2) Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. (3) Bagaimana Hambatan dan Solusi implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan memakai Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Sedangkan objek kajiannya dokumen peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan pelaksanaan dilapangan. Temuan penelitian menunjukan (1) Bahwa Tugas dan Kewenangan Kepala Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat mendorong terwujudnya otonomi desa. Hal ini terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa yang sudah dijalankan untuk mewujudkan otonomi desa. (2) Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Tugas dan Kewenangan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa sebagai perwujudan Otonomi Desa di Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Jetak Sejahtera dalam perwujudan otonomi Desa dengan melibatkan masyarakat yang bergabung di BUMDes dalam melaksanakan program-program BUMDes. (3) Hambatan : Kepala Desa Jetak belum berani dalam mengambil kebijakan yang dirumuskan untuk pembangunan desa, Pendapatan dari pengelolaan BUM Desa belum maksimal, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola BUM Desa, Partisipasi masyarakat yang masih kurang kesadaran. Solusi : Melakukan Pelatihan cara mengelola usaha dengan baik, Melakukan kerjasama dalam pengelolaan BUM Desa Sejahtera, Peningkatan SDM BUM Desa, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi sehingga pengelolaan BUM Desa Sejahtera. Kata Kunci : Kepala Desa, Otonomi Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	26 Jul 2022 01:15
Last Modified:	26 Jul 2022 01:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24848

Actions (login required)

View Item