PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Perdana, Lilik (2021) PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI KUALIFIKASI PEMERASAN WAJIB PAJAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (81kB)
	Text 20301700081_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Asas lex specialis systematis dibutuhkan ketika terjadi benturan peraturan perundang-undangan yang sama-sama bersifat hukum pidana khusus, seperti Tindak Pidana Perpajakan dengan Tindak Pidana Korupsi. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis : penegakan hukum tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak, penerapan asas lex specialis systematis pada tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak , hambatan dan solusi bagi hakim dalam menerapkan asas lex specialis systematis pada perkara tindak pidana korupsi kualifikasi pemerasan wajib pajak di Pengadilan Negeri Semarang. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam artikel ini bersifat deskriptif analisis. Data primer berupa hasil observasi beserta data sekunder meliputi data bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dikaji dan dianalisis mendalam sedemikian rupa sehingga permasalahan penerapan asas lex spesialis systematis dalam kasus perkara No 18/Pid-Sus-TPK/2021/PN Smg berdaya terang dengan teori penegakan hukum. Hasil penelitian berupa temuan:pertama, Penegakan hukum berawal dari pengaduan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Model surat dakwaan bersifat subsidiaritas yang berkonstruksi yuridis : primair, Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair, Pasal 23 UU Tipikor Jo Pasal 421 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan majelis hakim menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan ) dan Pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah. Kedua, penerapan asas lex spesialis systematis menjelaskan bahwa :(1) model surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat subsidiaritas. (2)pertimbangan majelis hakim secara verbatim menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa berakibat berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak. Ketiga,hambatan utama bagi Aparat Penegak Hukum dalam menerapkan asas lex spesialis systematis adalah persepsi yang berbeda dalam kultur hukum para penegak hukum. Upaya yang dapat ditempuh adalah melalui upaya pengembangan karier aparat penegak hukum yang mencantumkan kurikulum berisi pedoman atau rambu-rambu dalam penegakan hukum UU Pidana khusus, serta penyamaan persepsi secara formal dan informal mengenai standar implementasi asas lex specialis systematis. Kata kunci :Penegakan Hukum, Lex Specialis Systematis

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	25 Jul 2022 01:22
Last Modified:	25 Jul 2022 01:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24842

Actions (login required)

View Item