PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl)

SAMANTHA, NIKITA PUTRI (2021) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM (Studi Kasus Putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301800290_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)

Abstract

Kejahatan yang sering dijumpai dikalangan masyarakat yaitu pemerasan yang mana dari tahun 2019 hingga 2020 tindak pidana ini semakin meningkat hingga 2,7%. Pemerasan ialah suatu tindakan yang bisa menguntungkan bagi suatu pihak (pemeras) serta dapat merugikan bagi pihak lain (yang diperas). Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan menggunakan senjata tajam dalam putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl serta bagaimana pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana perkara tindak pidana pemerasan menggunakan senjata tajam dalam putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dari pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara ini di Pengadilan Negeri Pekalongan. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis karena penulis meneliti terlebih dahulu melalui data-data sekunder seperti perundang- undangan, buku, dan jurnal kemudian penulis lanjutkan dengan penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara dengan majelis hakim yang bersangkutan secara langsung. Jenis data dari penelitian ini yaitu data primer serta sekunder. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder juga bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumentasi serta wawancara. Analisis data penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan dari penelitian serta wawancara terkait putusan No.157/Pid.B/2021/PN.Pkl diperoleh, bahwa menurut majelis hakim pelaku memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana serta pelaku telah memenuhi unsur dari dakwaan alternatif yang dibuat yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 KUHP serta Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankannya. Hal yang memberatkannya yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, serta terdakwa sudah pernah dihukum. Adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pemerasan, Sanksi Pidana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jul 2022 03:10
Last Modified:	19 Jul 2022 03:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24712

Actions (login required)

View Item