TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI JEPARA

Lestari, Dian Lestari (2021) TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERWALIAN DALAM PENGURUSAN IZIN JUAL HARTA ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI JEPARA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301800124_fullpdf.pdf Download (8MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)

Abstract

Anak secara umum adalah seseorang yang belum dewasa atau belum menikah, Anak yang berada di bawah umur ini tidak dimungkinkan dapat dengan sendirinya melakukan perbuatan hukum. Perbuatan yang dimaksud adalah menjual harta waris atas peninggalan Ayahnya. Bahwa atas segala perbuatan hukumnya, anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan Wali. Hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai jaminan keamanan, kemakmuran, dan kedamaian di masa sekarang, nanti, dan di masa depan. Untuk menjual tanah dan bangunan dengan syarat orang tua bertindak sebagai Wali harus mengajukan perwalian dan mengajukan penetapan izin jual harta anak dibawah umur di Pengadilan Negeri. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui prosedur permohonan dan tanggung jawab wali dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian dalam pengurusan izin jual harta anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jepara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni, dilakukan dengan cara menelaah konsep teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang ada dalam masyarakat. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengajuan permohonan terdiri dari: pertama, Tahap administrasi yakni: pemohon membawa surat permohonan, menyerahkan berkas perkara kepada meja pertama untuk diregister permohonannya, membayar panjar biaya, Petugas Meja Pertama menyerahkan SKUM dan salinan permohonannya, Pemohon datang untuk sidang. Kedua, tahap persidangan yakni: Majelis Hakim membacakan permohonannya beserta bukti-buktinya dan mengabulkan permohonan pemohon.Tanggung jawab Wali membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda yang digunakan untuk kepentingan si anak sampai selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam perkara Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa mengutamakan tujuan hukum yaitu kemanfaatan kemudian memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon. Apabila suatu permohonan ditolak, banyak menimbulkan permasalahan bagi pemohon. Hal ini dikarenakan penetapan tersebut merupakan syarat administrasi dalam transaksi jual beli. Kata kunci: Perwalian, Jual harta, Anak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	19 Jul 2022 01:26
Last Modified:	19 Jul 2022 01:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24592

Actions (login required)

View Item