PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DI DALAM PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES DEMAK)

Rifah, Ulfatul Ma (2021) PERAN PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN PERATURAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELESAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DI DALAM PENYIDIKAN (STUDI KASUS POLRES DEMAK). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text 30301700383_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)

Abstract

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum. Mahkamah agung mengeluarkan peraturan mahkamah agung republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kitab undang undang hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menpengaruhi perma no 2 tahun 2012 dan bagaiamakah peran penyidik dalam pelaksanaan perma no 2 tahun 2012 serta hambatan hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan terhadap perkara yang diatur dalam perma no 2 tahun 2012 di polres Demak,metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang undangan, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik yang kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 tahap yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana yang tergolong ringan diatur dalam perma no 2 tahun 2012 perubahan atas undang undang yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang diancam dengan ancaman hukuman 6tahun penjara. Sedangkan hambatan dalam implementasi nya antara lain terkait dengan sidang tipiring dimana ada masa ketika pelaku diamankan sampai dengan persidangan dimana pelaku membutuhkan statusnya serta dalam taksiran kerugian Kata Kunci :penyidik.perma no 2 tahun 2012 .tindak pidana ringan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 1 UNISSULA
Date Deposited:	13 Jul 2022 01:46
Last Modified:	13 Jul 2022 01:46
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24435

Actions (login required)

View Item