Adhy Ilyasa, Hasmi (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN DEMAK. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
COVER.pdf Download (473kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (397kB) |
|
Text
PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (321kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Download (505kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (293kB) |
|
Text
S1 Ilmu Hukum_30301609612_fulldoc.pdf Download (1MB) |
Abstract
Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Hal menimbulkan pengaruh yang bersifat positif tetapi juga negatif. Pengaruh negatif ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat positif sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, pelanggaran peraturan. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Kabupaten Demak merupakan salah satu kota yang juga banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, penulis turun ke lapangan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Demak sehingga dapat mengetahui apa saja hambatan yang di peroleh serta solusi yang di berikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Demak. Sedangkan manfaat dari penelitian ini untuk memberi wawasan bagi pembaca terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan sanksi yang diberlakukan. Selama ini tindakan penertiban telah dilakukan oleh aparatur Satpol PP. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparatur penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan penggusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas. Namun penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingati oleh petugas. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu. (2) Pemerintah Kabupaten Demak belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL di Kabupaten Demak. Hal ini terlihat dengan dilakukannya pemberian bantuan tenda oleh Kementrian Perdagangan, sedangkan bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membangun bangunan permanen di pinggir jalan oleh PKL. Kata Kunci : Implementasi, Penertiban dan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 03 Jun 2022 03:43 |
Last Modified: | 03 Jun 2022 03:43 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22672 |
Actions (login required)
View Item |