KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

SUHENDRI, SUHENDRI (2021) KEWAJIBAN MENJAGA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PEMALSUAN MELAHIRKAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (810kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (399kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (381kB)
	Text BAB 1.pdf Download (547kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (376kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (352kB)
	Text Magister Kenotariatan_21301900091_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak dan Kewajiban terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, pihak, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta autentik. Perlu dikaji dan dianalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Hasil penelitian menunjukkan ada tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN dan UU Perubahan atas UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu para pihak hal tersebut karena rahasia jabatan notaris yang melahirkan hak dan kewajiban ingkar, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 266 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara sengaja atau lalai, notaris membuat akta palsu sehingga merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam UUJN yang akan datang. Kata Kunci: Rahasia Jabatan Notaris, Pertanggungjawaban Pidana, Hak dan Kewajiban Ingkar.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	02 Jun 2022 04:54
Last Modified:	02 Jun 2022 04:54
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22602

Actions (login required)

View Item