ADI WICAKSONO, WIDYO (2021) TINJAUAN YURIDIS PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS YANG WAKTUNYA TIDAK DILAKUKAN BERSAMAAN OLEH PARA PENGHADAP DIHADAPAN NOTARIS (Studi Kasus di Kabupaten Cirebon). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (847kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (308kB) |
![]() |
Text
PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) |
![]() |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (320kB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Download (570kB) |
![]() |
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB) |
![]() |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB) |
![]() |
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (388kB) |
![]() |
Text
Magister Kenotariatan_21301900068_fullpdf.pdf Download (1MB) |
Abstract
Dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsi Notaris, sebagai pembuat akta otentik, masalah pembacaan, dan penandatanganan para pihak telah tegas diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun kenyataannya dalam praktik, adakalanya para pihak berhalangan hadir atau tidak bisa hadir dalam waktu yang bersamaan dikarenakan para pihak sedang menjalankan bisnis yang mendesak. Hal ini dimungkinkan asal kesepakatan telah dijalankan oleh para pihak dan Notaris mengenal dengan baik para penghadap. Dengan catatan penandatangan akta dilakukan pada hari dan tanggal yang sama. Sedangkan jika dilakukan pada hari yang berbeda, dengan meminimalisir resiko dan akibat hukum di kemudian hari sebaiknya diberikan surat kuasa yang dicantumkan dalam akta atau dilampirkan dalam minuta akta, sehingga penandatanganan akta segera setelah pembacaan akta. Jika tidak maka akta yang dibuat tidak dapat sebagai alat bukti yang sah dan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian. Bagi Notaris sebagai pejabat umum hendaknya memperhatikan ketentuan Pasal 16 UUJN. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimanakah ketentuan mengenai penandatanganan akta menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan Akibat hukum akta yang tidak memenuh unsur asas Verlijden. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya atau yang disebut dengan bahan sekunder dan pelaksanaannya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan perilaku dalam arti fakta atau das sein. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan penandatanganan akta yang dilakukan tidak bersamaan dalam praktek sering terjadi asalkan dilakukan pada hari yang sama, sedangkan jika hari dan tanggal penandatangan berbeda Notaris meminta surat kuasa kepada pihak-pihak yang tidak hadir dengan mencantumkan isi dari surat kuasa tersebut. Menurut penulis profesi dan pekerjaan Notaris adalah tugas mulia membantu masyarakat dalam membuat suatu perjanjian secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 UUJN akta notariil adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat (Pasal 1868). Keotentikan suatu akta sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, jika tidak terpenuhi unsur tersebut akta yang dibuat notaris hanya sebagai akta dibawah tangan. Kata kunci : Penandatanganan, Akta, Notaris
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 02 Jun 2022 06:59 |
Last Modified: | 02 Jun 2022 06:59 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22588 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |