ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2014

PUSPA DIANTI, VIRGINIA (2021) ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2014. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (431kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (459kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (469kB)
	Text BAB 1.pdf Download (862kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (883kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (632kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (457kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (571kB)
	Text Magister Kenotariatan_21301800220_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Meningkatnya kebutuhan hidup di Indonesia menuntut masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian guna menjalani hidup yang lebih baik. Untuk membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat, hadirlah Koperasi yang harapkan dapat memberikan peranan besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Menurut Pasal 7 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pendirian koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi. Pejabat yang berwenang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris. Kewenangan Notaris yang diatur dalam Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014. Melihat ketentuan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk tesis yang berjudul Analisis Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi menurut UU Nomor 2 Tahun 2014 dengan tujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan menganalisis akibat hukum pelaksanaan kewenangan Notaris Pengganti dalam pembuatan akta pendirian koperasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari perundang – undangan, buku dan hasil penelitian. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah meskipun dalam Pasal 33 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Pasal 15 tentang Kewenangan Notaris berlaku pula bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, namun hal tersebut tidak berlaku dalam pembuatan Akta Koperasi karena kewenangan yang berbeda antara Notaris Pengganti dengan Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi. Dalam hal ini belum ada kepastian hukum atau payung hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Koperasi. Akibat hukum atas pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris Pengganti dapat berupa adanya pemberian sanksi terhadap Notaris Pengganti maupun terhadap kekuatan akta tersebut. Kesimpulan, belum ada dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Notaris Pengganti dalam membuat Akta Pendirian Koperasi. Saran kepada Notaris Pengganti untuk memahami, mengerti dan mendalami kewenangan yang dimiliki dalam membuat suatu akta. Kata Kunci : Kewenangan, Notaris Pengganti, Akta Pendirian Koperasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	03 Jun 2022 07:05
Last Modified:	03 Jun 2022 07:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22534

Actions (login required)

View Item