KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DYAH IKA WULAN, SEKARING (2021) KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (675kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (620kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (511kB)
	Text BAB 1.pdf Download (788kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (518kB)
	Text Magister Hukum_20301900184_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk: 1) Mengkaji dan menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT pada Undang-Undang Penghapusan KDRT. 2) Mengkaji dan menganalisis kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT. 3) Mengkaji dan menganalisis kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT di masa yang akan datang. Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, KDRT mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, serta cara-cara penyelesaiannya. Kendala-kendala kebijakan sanksi pidana terhadap korban tindak pidana KDRT adalah: 1). Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar menjadi jera. 2). Lemahnya sudut ide dasar double track system. 3). Lemahnya sanksi hukum yang diberikan pada terdakwa KDRT. Tim Perumus KUHP telah membuat peringkat berdasar keseriusan (gravity) tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan “sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana yang sangat serius adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	03 Jun 2022 07:30
Last Modified:	03 Jun 2022 07:30
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22507

Actions (login required)

View Item