EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

HARYONO, HARYONO (2021) EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Download (492kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (545kB)
	Text PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (543kB)
	Text BAB 1.pdf Download (720kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (781kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (692kB)
	Text Magister Hukum_20301900137_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum dalam perbuatan permufakatan jahat tindak pidana korupsi sangat sulit dilakukan hal ini dikarenakan pengertian baku dan unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat dalam persoalan korupsi tidak diatur dengan jelas. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemidanaan terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pemidanaan terhadap pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sementara spesifikasi yang digunakan dalam tesis ini ialah deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga bagian, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tudi pustaka. Sementara metode anaalisis data yang digunakan data adalah metode analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan penegakan hukum pada kasus permufakatan jahat terkait korupsi sat ini belum berkeadilan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dalam tindak pidana permufakatan jahat pada kasus korupsi sehingga penegakan hukum yang ada berdasar pada kepentingan politis, yang dimana pihak penguasa akan mampu mencari jalan keluar dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semetara pihak yang tidak memiliki otoritas kekuasaan tidak akan mampu lepas dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun kelemahan yang mengakibatkan hal itu ialah kelemahan berupa tumpeng tindih aturan, penegakan hukum yang hanya mengutamakan pembuktian berupa kerugian nyata dan mengenyampingkan meeting of mind, adanya pengaruh kekuasaan dan politik. Sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pada Pasal 2 dan menambahkan ketentuan Pasal 15A pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil rekonstruksi dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menambahkan frasa kata “dapat” kembali dan Pasal 15A menyatakan tentang unsur-unsur permufakatan Kata Kunci jahat dalam tindak pidana korupsi yang memasukan unsur kejahatan yang dilakukan dengan adanya kesepakatan dua atau lebih orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik secara terang maupun secara diam-diam (meeting of mind). Kata Kunci: Efektivitas, Korupsi, Pemidanaan, Permufakatan Jahat,

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 May 2022 02:40
Last Modified:	30 May 2022 02:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22482

Actions (login required)

View Item