SUDARMADI, DIDIK (2021) KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Text
COVER.pdf Download (620kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (245kB) |
|
Text
PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB) |
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (512kB) |
|
Text
BAB 1.pdf Download (454kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (315kB) |
|
Text
Magister Hukum_20301900124_fulldoc.pdf Download (1MB) |
Abstract
Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia, mengetahui kendala-kendala kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia dan mengetahui kebijakan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penanganan tindak pidana penghinaan nama baik melalui internet di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori keadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum saat ini adalah bagaimana menjaring pelaku cybercrime dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Aparat penegak hukum dihadapkan pada kesulitan untuk menentukan kualifikasi kejahatan mengingat sulitnya menemukan alat bukti. Serta solusi penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosal elektronik di Kepolisian Indonesia dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal (kegiatan represif sesudah terjadinya Tindak Pidana) dan sarana non penal, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif Kata Kunci : Tindak pidana, Pencemaran nama baik, UU ITE
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 30 May 2022 02:52 |
Last Modified: | 30 May 2022 02:52 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22475 |
Actions (login required)
View Item |