ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 566 K/PID.SUS/2019 )

BAYU AJI KISWANTO, BIMO (2021) ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 566 K/PID.SUS/2019 ). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
COVER.pdf

Download (504kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (439kB)
[img] Text
PUBLIKASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (439kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (443kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (894kB)
[img] Text
BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (913kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (579kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (792kB)
[img] Text
Magister Hukum_20301900116_fullpdf.pdf

Download (1MB)

Abstract

Bahwa latar belakang penulisan Tesis ini adalah untuk membahas tentang penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sudah mengatur batasan pidana minimal khusus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan undang-undang, kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Hasil Penelitian ini adalah putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan yurisprudensi yang diikuti oleh peradilan-peradilan di bawahnya dan sampai saat ini belum ada satu pun putusan berupa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi yang ditetapkan menjadi suatu yurisprudensi. Kata kunci : Pidana bersyarat, tindak pidana korupsi, yurisprudensi.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 30 May 2022 02:49
Last Modified: 30 May 2022 02:49
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22471

Actions (login required)

View Item View Item