PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BLORA

Dian Leo Putra, Agustinus (2021) PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BLORA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Cover.pdf Download (509kB)
	Text Abstrak.pdf Download (715kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (58kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (418kB)
	Text BAB 1.pdf Download (703kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (832kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (936kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (610kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (713kB)
	Text Magister Hukum_20301900098_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Fenomena Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Pencegahan tindak pidana korupsi tidaklah terlepas dari usaha aparat Penegak Hukum salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi lebih ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memperkokoh landasan hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis, (2) efektivitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora, serta (3) kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”. (2) Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Blora lebih menitikberatkan pada perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya cukup tinggi. Dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Blora menempuh beberapa langkah, diantaranya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata. (3) 3) Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum, dalam tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan, minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian, keterbatasan sarana dan prasarana, proses audit investigative kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relatif lama. Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 May 2022 02:56
Last Modified:	30 May 2022 02:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22463

Actions (login required)

View Item