KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

SURYA KURNIAWAN, ADITYA (2021) KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Cover.pdf Download (305kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text Abstrak.pdf Download (417kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (226kB)
	Text BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (565kB)
	Text Magister Hukum_20301900096_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Judul tesis : “Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Penulis akan membahas dalam rumusan masalah: 1). Bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?; 2). Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan bagaimana solusinya?Tujuan penelitian ini: Untuk menganalisis: Pengelolaan Zakat Di Indonesia, kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan UU No. 23/2011. Pendekatan penelitian: metode pendekatan yuridis sosiologis, bersifat preskriptif analisis dan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dari data primer dan data skunder. Analisa Data secara kualitatif. Pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat membentuk LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: Kendala Internal, bahwa Pengelolaan oleh negara yang tidak memadai; BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri tetapi bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama; Fase rekrutmen BAZNAS menjadi persoalan yang sangat krusial; Kurangnya sosialisasi tentang zakat; tidak adanya sanksi yang tegas; Model pendistribusian zakat tidak tepat sasaran; LAZ hanya boleh membuka satu kantor perwakilan di tingkat Provinsi. 2. Kendala Eksternal, bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat; Kurangnya minat masyarakat; Kurangnya peran serta ulama; mayoritas masyarakat masih belum mengenal Baznas; belum ada Perda penyaluran zakat ke BAZNAS. Solusi untuk Kendala Internal, yaitu: Pengelolaan oleh negara yang memadai, BAZNAS tidak bertanggungjawab kepada Presiden; Fase rekrutmen BAZNAS yang transparan; memaksimalkan sosialisasi, pengelola zakat harus orang-orang yang benar-benar kompeten; sanksi yang tegas; model pendistribusian zakat tepat sasaran; LAZ membuka perwakilan di Kota/ Kabupaten. Solusi untuk Kendala Eksternal: memaksimalkan sosialisasi, melibatkan peran serta ulama; diterbitkan Perda yang mengatur Pengelolaan Zakat. Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, BAZ dan LAZ, Kemaslahatan Umat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 May 2022 03:21
Last Modified:	24 May 2022 03:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22461

Actions (login required)

View Item