ANALISIS TERHADAP PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI RECALL RAKYAT TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH

Nul Hakim, Lukman (2021) ANALISIS TERHADAP PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI RECALL RAKYAT TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Cover.pdf Download (476kB)
	Text Abstrak.pdf Download (420kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (420kB)
	Text BAB 1.pdf Download (840kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (892kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (816kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (653kB)
	Text Magister Hukum_20301900062_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem recalling anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila; serta kendala dan solusi terhadap recalling anggota legislatif di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan penelitian Sistem recalling anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila, khususnya sila ke empat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan/permusyawaratan, dan menghilangkan sistem Pemilu yang berasaskan pada Proprosional Terbuka, dimana konstituen tidak memilih partai melainkan memilih calon. Kendala dalam recalling anggota legislatif di Indonesia mengekang anggota legislatif untuk menyuarakan pendapatnya dan upayanya untuk memenuhi tuntutan konstituennya serta bangsanya, dan menjadikan anggota legislatif bukan lagi menjadi wakil rakyat melainkan hanya sekedar petugas partai. Recalling anggota legislatif hendaknya dikembalikan kepada kedaulatan rakyat melalui Komisi Pemilihan Umum yang menentukan dan menetapkan anggota legislatif terpilih, apakah seorang anggota legislatif terpilih dapat di recall oleh partainya atau tidak, dan sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, seharusnya dibuat regulasi mengenai ketentuan, syarat dan tata cara rakyat dari daerah pemilihan anggota legislatif terpilih untuk dapat me-recall anggota legislatif yang sedang mewakilinya kepada Komisi Pemilihan Umum, dan jika terjadi persengketaan antara rakyat yang me-recall dengan anggota yang di-recall ataupun partai politiknya, maka sengketa dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kata Kunci : Perwujudan, Kedaulatan, Rakyat, Recall, Legistatif

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 May 2022 03:17
Last Modified:	24 May 2022 03:17
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22456

Actions (login required)

View Item