SUYATNO, SUYATNO (2021) PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI ( STUDI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Cover.pdf Download (484kB) |
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (418kB) |
![]() |
Text
Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB) |
![]() |
Text
Daftar Isi.pdf Download (342kB) |
![]() |
Text
BAB 1.pdf Download (862kB) |
![]() |
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (904kB) |
![]() |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (913kB) |
![]() |
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) |
![]() |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (651kB) |
![]() |
Text
Magister Hukum_20301800164_fullpdf.pdf Download (1MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019, dampak dan hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 serta solusinya. Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam hal bidang ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara terkait dengan proses demokrasi bagi penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer meliputi: Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati, Komisioner KPUD Kabupaten Pati dan Pihak penggugat dan tergugat dengan teknik wawancara dan observasi. Sumber data sekunder meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik studi kepustakaan/dokumen. Metode analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. 2) Dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 meliputi: keadilan pemilu dapat ditegakkan, mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil serta terjaminnya hak dari peserta Pemilu; 3) Hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 meliputi: adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Majelis sidang Adjudikasi dengan Termohon dan belum adanya penjelasan proses penyelesaian sengketa Pemilu secara detail oleh UU Pemilu. Adapun solusinya adalah perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani penyelesaian sengketa agar terdapat keseragaman proses hingga output yang berupa putusan antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, diperlukan adanya penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kata Kunci : Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 24 May 2022 03:24 |
Last Modified: | 24 May 2022 03:24 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/22448 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |