IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Salma Amelinda, Vania (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (498kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text abstrak.pdf Download (301kB)
	Text daftar isi.pdf Download (309kB)
	Text bab 1.pdf Download (450kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (750kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (304kB)
	Text lampiran.pdf Download (697kB)

Abstract

enataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 menjadi tujuan penelitian ini, tulisan ini dimulai dari menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014, berupa: (a) halyang belum terlaksana, (b) hal yang tidak sesuai yang direncanakan. (c) kendala yang terjadi saat proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 dan (d) upaya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam menghadapi atau menangani Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Subjek penelitian terdiri dari Ibu Endang Sulistiyani, SH., MH. selaku Kabid Penindakan Satpol PP Kabupaten Pati, Bapak Riyoso, S.Sos., MM. Selaku Kepala Disdagperin Kabupaten Pati, Bapak Hendro selaku Ketua Paguyugan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pati serta PKL di Jl. Pemuda dan P.Sudirman Kabupaten Pati. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah diskriptif analisis. Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa, (1) Banyak Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang berjualan di badan-badan jalan, dan fasilitas umum yang bukan semestinya dan tidak tertata dengan rapi dan teratur, (2) Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mengerti dan memahami Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (3) Bersikerasnya PKL untuk tetap melakukan kegiatan usahanya pada tempat yang dilarang, (4) Minimnya lahan relokasi dan lokasi relokasi yang kurang strategis untuk pedagang kaki lima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten pati dalam mengatasi atau menangani kendala-kendala dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Pati diantaranya, (1) Memberikan lokasi usaha yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima agar tertata dengan rapi, (2) Penyediaan tempat untuk Pedagang Kaki Lima yang nyaman serta dukungan infrastrukutur berupa wahan bermain dan tempat ibadah maupun lain-lain guna mendukung minat pengunjung ke tempat relokasi, (3) Memberikan penyuluhan dan pembinaan berupa sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kata kunci : implmentasi, kebijakan publik, pedagang kaki lima(PKL)

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2022 03:25
Last Modified:	12 Jan 2022 03:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21393

Actions (login required)

View Item