ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Eka Destyana, Muthia (2021) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (633kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text abstrak.pdf Download (235kB)
	Text daftar isi.pdf Download (630kB)
	Text bab 1.pdf Download (472kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (626kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (566kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (459kB)

Abstract

Korupsi merupakan bagian dari salah satu tindak pidana khusus yang berkembang sampai dengan sekarang. Perkembangan tersebut dikarenakan tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja tetapi juga bisa diperbuat oleh korporasi. Sehingga sangat perlu untuk menganalisis bagaimana posisi korporasi dalam pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya serta sanksi yang dibebankan terhadap korporasi yang sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Guna mengetahui hal tersebut maka dilakukanlah penelitian yang man penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis normatif yang mana berupa penelitian dibidang hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan-bahan yang dikaji. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mempergunakan peraturan perundangan-undangan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang dilakukan tersebut, korporasi memang dapat dijadikan pelaku tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Ini sebagaimana pada Pasal 1 ayat (3) UU PTPK yang memuat bahwasannya korporasi merupakan bagian dari subjek hukum atas tindak pidana korupsi. Oleh karena hal tersebut maka korporasi dapat dijatuhi sanksi bila melakukan tindak pidana korupsi. Satu-satunya pidana utama yang bisa dibebankan kepada korporasi bila didasarkan pada Pasal 10 KUHP yaitu hanyalah berupa pidana denda. Namun, selain pidana denda tersebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga berisi pidana tambahan yang dimungkinkan juga diberikan kepada korporasi. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memanglah undang-undang yang sudah sangat lama sehingga dapat dikatakan sudah tidak dapat lagi mengakomodir perkembangan tindak pidana korupsi pada saat ini. Sebagaimana bahwa pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi belum berisi aturan bilamana korporasi tidak membayar pidana pokok berupa denda. Kata Kunci : Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2022 03:15
Last Modified:	12 Jan 2022 03:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21292

Actions (login required)

View Item