REKONSTRUKSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (ANALISIS INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM)

WARSONO SETIAWAN, NURSID (2021) REKONSTRUKSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG BERBASIS NILAI KEADILAN (ANALISIS INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM). Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (679kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (83kB)
	Text abstrak.pdf Download (227kB)
	Text daftar isi.pdf Download (236kB)
	Text bab 1.pdf Download (949kB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (745kB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB)
	Text bab 6.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1. Benarkah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah saat ini belum berkadilan, 2. Menganalisis problematika partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah saat ini 3. Untuk membuat Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai keadilan. Metode Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research. Metode pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Yuridis artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum. Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara dalam penelitian ini. Paradigma yang di gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kontruksivisme, sebuah paradigma yang sering digunakan dalam tradisi filsafat sebagai metode pembacaan terhadap teks dan realitas empirisnya sekaligus. Hasil penelitian yang telah di lakukan menemukan bahwa 1. secara yuridis telah diatur bagaimana peran serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembentuan peraturan daerah namun dalam aplikasi di lapangan keterlibatan masyarakat tidak sepenuhnya di lakukan sebagaimana yang telah di amanahkan oleh peraturan perundang undangan diantaranya diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pasal 3 isinya konsultasi publik, penyampaian aspirasi, melaui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Media sosial baik Instagram, Facebook, Youtube, Twitter dan lain lain. 2. Permasalahan yang timbul jika suatu peraturan daerah yaitu tidak melibatkan partisipasi masyarakat, perda tersebut menjadi mandul dan tidak bergerak sebagaimana yang di amanahkan oleh peraturan daerah tersebut. 3. Rekontruksi filosofi pembentukan peraturan daerah yang berbasis nilai keadilan. Keadilan partisipasi masyarakat peraturan daerah adalah adanya pergesran partisipasi Pembentukan Peraturan daerah yang elistis menjadi populis dengan merekontruksi Pasal 96 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang Undangan dari menggunakan kata dapat menjadi wajib adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Kata kunci : Keadilan, Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Jan 2022 07:05
Last Modified:	07 Jan 2022 07:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21014

Actions (login required)

View Item