REKONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF

Suhartanto, Suhartanto (2021) REKONSTRUKSI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
cover.pdf

Download (584kB)
[img] Text
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (409kB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (322kB)
[img] Text
daftar isi.pdf

Download (331kB)
[img] Text
bab 1.pdf

Download (726kB)
[img] Text
bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (811kB)
[img] Text
bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (701kB)
[img] Text
bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (661kB)
[img] Text
bab 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (649kB)
[img] Text
bab 6.pdf
Restricted to Registered users only

Download (321kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (393kB)

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya cukup mengandalkan pendekatan yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Penegakan hukum di Indonesia membutuhkan cara pandang baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, salah satunya dengan menjadikan kerangka berpikir hukum progresif. Kehadiran hukum progresif sangat penting dalam konteks penegakan hukum, terutama bagi hakim di pengadilan. Dalam proses peradilan tindak pidana korupsi, para penegak hukum, khususnya sebagian besar hakim masih memahami hukum sebagai seperangkat peraturan hukum positif. Pola pikir sebagian hakim masih terbelenggu legalitas formal. Putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan keadilan yang dicita-citakan. Akibatnya terdapat putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang tidak menghasilkan keadilan materiil, sehingga belum mencerminkan keadilan substansial. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi dinilai tidak adil dan menciderai rasa keadilan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum putusan hakim sebagai dasar memutus perkara tindak pidana korupsi saat ini, mengkaji pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang belum mencerminkan putusan yang progresif, dan merekonstruksi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan pendekatan hukum progresif. Paradigma dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, metode pendekatan penelitian socio legal research. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berlandaskan paradigmatik hermeneutik yang dilandasi oleh pemahaman filsafat dan paradigma hermeneutik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi saat ini masih terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hukum putusan pengadilan tindak pidana korupsi tersebut masih merupakan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada pemikiran positivistik- legalistik yang lebih mengedepankan kepastian hukum daripada keadilan. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi belum mencerminkan putusan yang progresif, sehingga belum mencerminkan keadilan substansial. Untuk itu putusan pengadilan tindak pidana korupsi perlu direkonstruksi dengan pendekatan hukum progresif, dengan menerapkan prinsip-prinsip bahwa hakim pengadilan tindak pidana korupsi harus berani melepaskan diri dari paham positivistik-legalistik dan mengubah ke cara pandang hukum progresif, hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi harus berani menerobos hukum tertulis, serta hakim pengadilan tindak pidana korupsi harus lebih mengutamakan kaidah hukum substansif daripada kaidah hukum formal demi terwujudnya keadilan substansial. Kata Kunci : Rekonstruksi, Putusan, Korupsi, Hukum Progresif.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 07 Jan 2022 07:04
Last Modified: 07 Jan 2022 07:04
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21007

Actions (login required)

View Item View Item